SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan siap menyelesaikan tunggakan pembayaran BPJS Kesehatan senilai Rp330 miliar. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Jawa Barat, Dr. Herman Suryatman, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat, Senin (23/06/2025).
Penjelasan Langsung dari Sekda Jabar
Herman ditugaskan oleh Gubernur Dedi Mulyadi untuk menjawab pandangan umum fraksi, khususnya soal utang layanan BPJS. Ia menegaskan bahwa layanan kesehatan tetap berjalan, meskipun ada tunggakan.
“Layanan kesehatan tetap terjaga. Komitmen kami adalah menyelesaikan kekurangan pembayaran dalam perubahan APBD tahun 2025,” kata Herman, dikutip dari situs resmi DPRD Jabar.
Rincian Tunggakan Dua Tahun Terakhir
Total tunggakan BPJS untuk kabupaten dan kota mencapai Rp330 miliar. Pada tahun anggaran 2023, jumlahnya sebesar Rp80 miliar. Sementara pada 2024, angkanya melonjak hingga lebih dari Rp250 miliar.
“Pada 2023, usulan dari Karawang dan Bekasi tidak masuk RKPD, sehingga tidak ada alokasi anggaran. Sedangkan pada 2024, kami harus memprioritaskan dana untuk Pilkada Serentak,” jelas Herman.
Pilkada Butuh Anggaran Besar
Pemprov Jabar mengalokasikan lebih dari Rp1,6 triliun untuk mendukung Pilkada 2024. Adapun fresh money yang disupport pada tahun anggaran 2024, adalah 600 milyar lebih.
“Adapun untuk tahun 2025 kami support tentu atas izin dan atas komitmen DPRD Provinsi Jawa Barat sebesar 483 milyar lebih,” ujar Herman.
Komitmen Menjaga Layanan Publik
Herman menegaskan, meskipun terdapat tunggakan, layanan BPJS tetap akan berjalan. Pemprov menjamin pelayanan kesehatan masyarakat tidak akan terganggu.
“Kepentingan rakyat adalah hukum tertinggi. Salus populi suprema lex esto,” pungkasnya. (Cr5)
Komentar