SUKABUMIKITA.ID — Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur menjadi kunci utama dalam menghadirkan pelayanan publik yang profesional, cepat, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Forum Perangkat Daerah (FPD) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Tahun 2027 yang digelar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Sukabumi, di Aula BKPSDM, Jumat (6/2/2026).
Dalam sambutannya, Bobby Maulana menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Sukabumi menargetkan penguatan SDM aparatur yang benar-benar memiliki kompetensi dan profesionalisme tinggi pada tahun 2026 sebagai fondasi pelayanan publik yang berkualitas.
“Di tahun 2026, kita menargetkan sumber daya manusia yang benar-benar kompeten di bidangnya masing-masing,” ujar Bobby.
Meski demikian, Bobby menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh berhenti hanya pada peningkatan kapasitas SDM semata. Menurutnya, keberhasilan reformasi birokrasi juga ditentukan oleh manajemen talenta yang terintegrasi serta terciptanya ekosistem pelayanan yang seimbang antara pemerintah dan masyarakat.
“Manajemen talenta sudah bagus, tetapi itu harus dibarengi dengan ekosistem timbal balik yang sehat dengan masyarakat. Pembangunan tidak bisa berdiri di satu sisi saja,” jelasnya.
Ia menilai, aparatur yang kompeten harus mampu bekerja dalam sistem yang adaptif, kolaboratif, serta terbuka terhadap masukan publik.
Dalam kesempatan tersebut, Bobby Maulana juga menyoroti perubahan signifikan pola komunikasi antara pemerintah dan masyarakat seiring pesatnya pemanfaatan media sosial. Menurutnya, kanal digital kini menjadi sarana utama warga dalam menyampaikan aspirasi secara langsung.
“Kalau dulu aspirasi disampaikan melalui Musrenbang atau FPD di tingkat kelurahan dan kecamatan, sekarang masyarakat punya akses yang jauh lebih cepat lewat media sosial,” ungkapnya.
Ia menyebut, masyarakat kini tidak harus melalui jalur birokrasi berjenjang untuk menyampaikan keluhan atau masukan.
“Tidak harus lewat lurah atau camat. Tinggal tag nama saya, tag nama Pak Wali, langsung bisa. Artinya, sekarang kita diawasi oleh seluruh masyarakat, bahkan dari luar daerah pun bisa melihat perkembangan Kota Sukabumi melalui media sosial,” tambahnya.
Kondisi tersebut, lanjut Bobby, menuntut aparatur pemerintah untuk semakin responsif, transparan, dan profesional, karena setiap kebijakan dan layanan publik dapat dengan cepat menjadi sorotan publik.
Menghadapi tantangan tersebut, Bobby mengajak seluruh aparatur Pemerintah Kota Sukabumi untuk membangun komitmen bersama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia menekankan pentingnya profesionalisme, integritas, dan kecepatan respon sebagai nilai utama dalam bekerja.
“Komitmen harus selalu dipegang untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Sukabumi, Taufik Hidayah, menjelaskan bahwa Forum Perangkat Daerah menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan program kerja BKPSDM Tahun 2027 dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
“FPD ini penting untuk menyelaraskan program BKPSDM dengan kebijakan pembangunan daerah serta kebutuhan riil perangkat daerah,” jelas Taufik.
Ia berharap, melalui forum ini, perencanaan pengembangan ASN ke depan dapat lebih terukur, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas aparatur, sehingga mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan modern.
“Semua itu tidak lain untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan pelayanan publik yang semakin baik,” pungkasnya. (Cr5)
