SUKABUMIKITA.ID – Sepanjang tahun 2025, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi, mencatat beragam agenda strategis.
Rentetan agenda kegiatan tersebut, berfokus pada peningkatan kualitas pembangunan manusia, penguatan tata kelola pemerintahan, serta perencanaan pembangunan lintas sektor yang berkelanjutan dan inklusif.
Kepala Bidang PPM Bappeda Kota Sukabumi, Nenden Eviyanti, mengatakan bahwa rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan arah pembangunan manusia di Kota Sukabumi berjalan terencana, tepat sasaran, dan berbasis partisipasi publik.
“Seluruh kegiatan yang kami laksanakan bertujuan memperkuat perencanaan pembangunan manusia agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujar Nenden, Senin (05/01/2026).
Memasuki awal tahun, Bappeda melalui Bidang PPM mengawali agenda dengan audiensi bersama Forum Anak Kota Sukabumi, rapat persiapan deklarasi Open Defecation Free (ODF), serta sosialisasi indikator tatanan Kabupaten atau Kota Sehat (KKS).
Menurut Nenden, agenda awal ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat partisipasi publik, khususnya kelompok anak dan masyarakat. “Kami ingin memastikan suara anak dan masyarakat menjadi bagian dari perencanaan pembangunan sejak awal,” katanya.
Pada Februari, fokus kegiatan diarahkan pada penguatan kapasitas aparatur melalui sejumlah bimbingan teknis, di antaranya Bimtek Sipantas sebagai aplikasi penilaian KKS dan Bimtek Sepakat untuk pemutakhiran data kemiskinan.
Selain itu, dilakukan pula verifikasi efisiensi anggaran Tahun Anggaran 2025. “Pemanfaatan aplikasi dan efisiensi anggaran menjadi kunci agar program pembangunan lebih akurat dan efektif,” tutur Nenden.
Memasuki Maret, Bidang PPM terlibat dalam pendalaman pemeriksaan BPKP terhadap anggaran kegiatan tematik, sekaligus sosialisasi dan persiapan penilaian KKS.
Pada bulan yang sama, dilakukan desk penyusunan matriks Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) dan Kabupaten Layak Anak (KLA), serta verifikasi Rancangan Awal Renja 2026. “Tahapan ini penting untuk menjaga akuntabilitas sekaligus memastikan sinkronisasi program lintas sektor,” jelasnya.
April menjadi momentum penguatan layanan dasar masyarakat melalui pembentukan tim pembina posyandu, fasilitasi usulan bantuan keuangan provinsi dan APBN, hingga pelaksanaan deklarasi ODF.
Nenden menyebut deklarasi ODF sebagai tonggak penting dalam peningkatan kesehatan lingkungan. “Deklarasi ODF merupakan wujud komitmen bersama dalam meningkatkan derajat kesehatan lingkungan masyarakat,” ungkapnya.
Pada Mei, koordinasi penanganan isu strategis semakin diperkuat melalui rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat kecamatan dan kota, verifikasi Renstra, serta sinkronisasi RPJMD urusan kesehatan. “Upaya penurunan stunting membutuhkan kerja kolektif dan konsistensi lintas perangkat daerah,” kata Nenden.
Berlanjut ke Juni, Bidang PPM mengikuti E-Rakortek Bappenas, melakukan advokasi ODF, finalisasi cascading RPJMD mitra PPM, serta evaluasi Universal Health Coverage (UHC). “Cakupan layanan kesehatan harus terus dijaga agar seluruh warga mendapatkan akses yang adil,” ujarnya.
Pada Juli, agenda diisi dengan rapat penyepakatan target stunting bersama provinsi, kesepakatan indikator makro RKPD 2026, evaluasi Tuberkulosis (TB) dan ATM, hingga persiapan penilaian kinerja P3S dan bimbingan teknis Konvensi Hak Anak.
Agustus menjadi periode krusial dengan pelaksanaan penilaian administrasi KKS, penilaian kinerja stunting, evaluasi UHC, evaluasi TB dan ATM, serta verifikasi Renja Perubahan 2025 dan Rancangan Akhir Renja 2026. “Tahap ini penting untuk memastikan dokumen perencanaan benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah,” katanya.
Memasuki September, fokus diarahkan pada penguatan inklusivitas dan kesiapan penilaian, melalui temu inklusi, persiapan penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE), verifikasi lapangan ODF, serta evaluasi TB dan verifikasi Rancangan Akhir Renstra mitra.
Pada Oktober, Bidang PPM melaksanakan roadshow pemenuhan indikator Sustainable Development Goals (SDGs), evaluasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), verifikasi dokumen ODF, serta pendampingan penyusunan rencana anggaran DAK Kesehatan.
November menjadi bulan capaian dengan verifikasi lapangan ODF, Musrenbang kelompok rentan, serta penerimaan penghargaan Swasti Saba KKS dan penghargaan penurunan stunting. “Penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan,” ucap Nenden.
Menutup tahun pada Desember, Bidang PPM melaksanakan rapat koordinasi TP3S tingkat kecamatan dan kota, sosialisasi PJPK, Musrenbang kelurahan, hingga FGD indikator makro RKPD 2026 tingkat provinsi.
“Kami memastikan proses perencanaan berjalan matang, partisipatif, dan menjadi fondasi kuat bagi pembangunan tahun berikutnya,” pungkas Nenden. (Cr5)
