SUKABUMIKITA.ID — Desakan agar Pemerintah Kota Sukabumi tidak menghapus Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) dari postur APBD 2026 semakin menguat. Kali ini, suara penolakan datang dari Dindin Solahudin, anggota Komisi II sekaligus Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Sukabumi.
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa P2RW merupakan program strategis yang sudah berjalan lebih dari belasan tahun, dan terbukti memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di tingkat RW. “P2RW seharusnya tetap di lanjutkan, bahkan ditingkatkan. Bukan justru di hapuskan,” tegas Dindin, Kamis (27/11/2025).
Menurutnya, selama ini P2RW menjadi salah satu program pembangunan yang paling dirasakan manfaatnya oleh warga. Bukan hanya memperbaiki sarana lingkungan, tetapi juga menggerakkan partisipasi warga serta memperkuat gotong royong di wilayah.
Saat ini, pada tahun anggaran 2025, setiap RW masih menerima Rp25 juta untuk pelaksanaan kegiatan P2RW. Namun muncul isu bahwa program ini akan di hilangkan untuk APBD 2026, memicu penolakan dari berbagai pihak.
Dindin menilai Pemerintah Kota Sukabumi perlu lebih cermat dalam menentukan prioritas anggaran, bukan justru memotong program yang memiliki dampak nyata di lapangan. “Kami siap mengawal demi pembangunan hingga tingkat RW,” tegasnya.
P2RW sendiri merupakan dana hibah stimulan dari Pemerintah Kota Sukabumi untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana di wilayah. Mekanisme program ini mendorong warga terlibat langsung, melalui kerja sama, musyawarah, dan transparansi dalam penggunaannya.
Namun wacana penghapusan program ini kembali memunculkan pertanyaan publik mengenai arah pembangunan kota, terutama pada program-program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Penghapusan P2RW di khawatirkan akan memperlemah inisiatif pembangunan di tingkat akar rumput yang selama ini sangat bergantung pada program tersebut. Dengan desakan dari DPRD, publik kini menunggu sikap resmi Pemerintah Kota Sukabumi terkait kelanjutan P2RW di APBD 2026. (Cr5)
