SUKABUMIKITA.ID – DPRD Kota Sukabumi mengapresiasi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang dinilai berjalan sesuai tahapan dan regulasi. Forum ini menjadi momentum strategis dalam merumuskan arah pembangunan daerah yang terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda, menyampaikan bahwa seluruh proses perencanaan, termasuk penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD, telah dilakukan tepat waktu sesuai ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
“Alhamdulillah, DPRD telah menyampaikan pokok-pokok pikiran tepat waktu. Proses Musrenbang juga berjalan sesuai tahapan yang ditetapkan,” ujarnya.
Menurutnya, penyusunan RKPD 2027 merupakan hasil sinergi antara kebijakan pemerintah daerah dan aspirasi masyarakat. Ia menekankan pentingnya pendekatan kombinasi antara usulan top down dan bottom up dalam menentukan program pembangunan.
“Ini menjadi kombinasi antara usulan top down dari wali kota dan bottom up dari hasil reses DPRD,” jelasnya.
Dalam forum tersebut, DPRD menyoroti sejumlah sektor strategis yang perlu menjadi prioritas pembangunan. Di antaranya penguatan daya saing UMKM di tengah transformasi digital, pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas wilayah, serta peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
Namun demikian, persoalan pengangguran masih menjadi tantangan serius yang harus ditangani secara kolaboratif.
“Persoalan pengangguran ini harus menjadi fokus bersama, karena menyangkut kesejahteraan masyarakat secara luas,” tegas Wawan.
Sementara itu, Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menyatakan bahwa pandangan DPRD sejalan dengan arah kebijakan pemerintah daerah. Ia menegaskan komitmen untuk mengawal hasil Musrenbang dari tingkat kelurahan hingga kota agar dapat direalisasikan secara optimal.
“Kita sepakat, Musrenbang kali ini saya hadir langsung mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota. Aplikasi dan realisasi Musrenbang 2027 akan kita kawal hingga 2028,” ujarnya.
Ayep menambahkan, fokus pembangunan ke depan diarahkan pada penguatan infrastruktur, penanganan kemiskinan, penurunan angka stunting, serta pengurangan pengangguran, termasuk melalui pengembangan kawasan ekonomi baru.
Di sisi lain, Kepala Bappeda Kota Sukabumi, Hasan Asari, menjelaskan bahwa Musrenbang tingkat kota merupakan puncak dari seluruh rangkaian perencanaan pembangunan yang dimulai dari tingkat warga hingga forum perangkat daerah.
“Musrenbang ini adalah puncak dari seluruh rangkaian perencanaan, mulai dari tingkat warga, kelurahan, kecamatan hingga forum perangkat daerah,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah tengah merumuskan kebijakan berbasis kebutuhan riil masyarakat dengan mengacu pada indikator makro, seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, pengendalian rasio gini, serta penanganan stunting.
“Kita ingin setiap program itu katara, karasa, karampa, dan katarima. Terlihat, terasa manfaatnya, dirasakan langsung, dan diterima masyarakat,” jelasnya.
Hasan juga menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi strategi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja. Selain itu, berbagai persoalan sosial seperti pengangguran, rumah tidak layak huni, hingga akses air bersih telah dipetakan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar intervensi kebijakan.
“Dengan data yang akurat, intervensi bisa lebih tepat sasaran,” imbuhnya.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi di tengah derasnya arus informasi agar masyarakat memahami proses perencanaan dan mendukung kebijakan pemerintah.
“Melalui forum ini, kita ingin masyarakat tahu dan paham, sehingga program yang dijalankan bisa diterima publik,” pungkasnya. (Cr5)
