SUKABUMIKITA.ID — Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus mengambil peran strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya pada sektor jagung pakan ternak. Hal ini ditandai dengan penyelenggaraan rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang digelar di Markas Besar Polri, Jumat (06/02/2026).
Rapat koordinasi tersebut melibatkan Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Agenda ini difokuskan pada penguatan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir, sekaligus memastikan kesejahteraan petani binaan Polri di berbagai daerah.
Rakor ini juga diikuti secara daring oleh seluruh gugus tugas ketahanan pangan Polda se-Indonesia, dan dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri Brigjen Pol Langgeng Purnomo, selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri.
Indonesia Sukses Tanpa Impor Jagung Pakan 2025
Dalam paparannya, Brigjen Langgeng Purnomo menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini sekaligus menjadi momentum evaluasi dan konsolidasi nasional, menyusul capaian penting Indonesia yang berhasil tidak melakukan impor jagung pakan ternak sepanjang tahun 2025.
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tanpa impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025. Karena itu, rakor ini kami gelar untuk memperkuat konsolidasi dan kolaborasi agar strategi tahun 2026 bisa berjalan lebih baik lagi,” ujar Brigjen Langgeng.
Di sisi hulu produksi, Polri berperan sebagai jembatan akses permodalan bagi kelompok tani (Poktan) jagung yang selama ini kerap terkendala modal usaha. Melalui sinergi dengan Himbara, Polri memfasilitasi petani mengakses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Implementasi nyata program ini telah berjalan di sejumlah wilayah, seperti Nagreg dan Ciamis (Jawa Barat), di mana petani jagung mendapatkan kredit modal untuk kembali menanam serta memperluas lahan pertanian mereka.
Perwakilan Himbara, Senior Vice President BRI Danang Andi Wijanarko, menyampaikan bahwa dukungan perbankan terhadap sektor pertanian semakin diperkuat.
“Pada tahun 2026, BRI telah menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun, termasuk untuk sektor pertanian dan ekosistem pertanian jagung,” jelas Danang.
Jaga Harga Jagung, Lindungi Petani dari Tengkulak
Tidak hanya soal permodalan, Polri juga mengambil peran penting dalam perlindungan petani jagung, khususnya dalam menjaga stabilitas harga pasca panen. Melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Polri memastikan hasil panen petani tidak jatuh ke tangan tengkulak dengan harga rendah.
Sebagai langkah konkret, Polri menjalin kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen petani dengan harga yang lebih adil dan berpihak pada petani.
Pelaksanaan pengadaan jagung oleh Bulog tahun 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026, dengan target pengadaan 1 juta ton jagung untuk Cadangan Pangan Pemerintah. Harga pembelian ditetapkan sebesar Rp6.400 per kilogram sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
“Fokus kami menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai HPP. Di sejumlah wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini berhasil mendorong harga pembelian mencapai Rp6.400 per kilogram,” tegas Brigjen Langgeng.
Program ketahanan pangan Polri ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan lahan tidur, membebaskan petani dari jeratan tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional secara berkelanjutan. Dengan pendampingan manajerial dan pengawalan distribusi yang tepat, petani diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus memenuhi kewajiban pembayaran kredit secara tepat waktu.
Melalui rapat koordinasi nasional ini, Polri menegaskan komitmennya untuk terus mengawal ekosistem pertanian jagung pakan ternak, tidak hanya demi ketersediaan pangan nasional, tetapi juga untuk meningkatkan taraf hidup petani jagung Indonesia. (Cr5)
