SUKABUMIKITA.ID – Analis komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio (Hensa), menilai konferensi pers yang disampaikan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya terkait penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menunjukkan adanya peningkatan kualitas komunikasi publik pemerintah, Kamis (01/2026).
Menurut Hensa, paparan yang disampaikan Seskab Teddy memberikan gambaran jelas mengenai kondisi terkini di wilayah terdampak bencana di Sumatera, sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyampaikan informasi berbasis data kepada publik.
“Apa yang disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya bisa memberikan informasi tentang kondisi terkini di area bencana Sumatera. Ini menunjukkan peningkatan di sektor komunikasi publik,” ujar Hensa kepada wartawan beberapa waktu lalu.
Dalam konferensi pers tersebut, pemerintah menyampaikan sejumlah data konkret, di antaranya penyerahan 12 unit helikopter untuk mendukung proses evakuasi, penyambungan jembatan darurat di wilayah terisolasi, serta pemulihan sekitar 80 persen layanan rumah sakit dan puskesmas di daerah terdampak bencana.
Hensa menilai penyampaian data secara terbuka dan terukur tersebut membantu mengurangi spekulasi publik terkait peran dan kinerja pemerintah dalam penanganan bencana alam. Menurutnya, komunikasi yang jelas dapat membangun kepercayaan masyarakat.
“Komunikasi yang jelas dan berbasis data seperti ini membantu mengarahkan persepsi publik serta membangun kepercayaan bahwa upaya pemulihan sedang berjalan secara terarah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Hensa melihat pendekatan ini sebagai indikasi adanya pergeseran strategi komunikasi pemerintah, dari pola respons yang cenderung reaktif menuju penyajian informasi yang terukur dan transparan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menutup celah informasi yang kerap memicu disinformasi di media sosial.
“Ini bisa menjadi blueprint komunikasi krisis yang dapat digunakan ke depan dalam berbagai situasi. Transparansi menjadi elemen kunci dalam mengelola distrust publik,” tuturnya.
Meski demikian, Hensa mengingatkan bahwa efektivitas komunikasi publik tidak hanya ditentukan oleh penyampaian informasi di pusat, tetapi juga oleh implementasi di lapangan serta kemampuan pemerintah merespons masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
“Peningkatan transparansi ini merupakan sinyal positif, tetapi keberhasilannya akan diuji oleh konsistensi ke depan dan kemampuan pemerintah menjawab setiap celah informasi yang masih ada di lapangan,” pungkas Hensa. (Cr5)
