SUKABUMIKITA.ID – Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi sepanjang tahun ini memainkan peran strategis dalam memperkuat kualitas perencanaan pembangunan daerah yang berbasis data dan kajian ilmiah.
Keberadaan Litbang menjadi elemen penting dalam memastikan kebijakan pembangunan daerah mampu merespons dinamika sosial, ekonomi, budaya, dan kewilayahan secara adaptif.
Kepala Bidang Litbang Bappeda Kota Sukabumi, Wahyu Retnaningtyas Utami, menegaskan bahwa Litbang berfungsi sebagai policy support system yang menjembatani kebutuhan perencanaan pembangunan dengan realitas di lapangan.
“Litbang Bappeda berfungsi sebagai policy support system yang menjembatani kebutuhan perencanaan pembangunan dengan dinamika sosial, ekonomi, budaya, dan kewilayahan di masyarakat,” ujarnya, Jumat (02/01/2026).
Seiring meningkatnya kompleksitas tantangan pembangunan daerah, Litbang Bappeda Kota Sukabumi melaksanakan berbagai kajian tematik strategis yang saling terintegrasi dan berorientasi pada penguatan perencanaan berbasis data serta regulasi.
Menurut Ira, kajian tersebut tidak disusun secara parsial, melainkan saling melengkapi untuk menjawab kebutuhan kebijakan secara komprehensif.
“Kami merancang kajian yang mencakup aspek kebudayaan, ketahanan ekonomi masyarakat, penataan wilayah, persepsi publik, hingga penguatan kapasitas fiskal daerah,” jelasnya.
Ira menuturkan, setiap kajian yang disusun Litbang Bappeda tidak berhenti pada penyusunan dokumen akademik semata. Seluruh hasil penelitian dilengkapi dengan ekspose pra-finalisasi yang melibatkan perangkat daerah terkait.
Forum ini menjadi ruang strategis untuk mempertajam rekomendasi agar selaras dengan kebutuhan kebijakan dan program kerja organisasi perangkat daerah (OPD).
“Ekspose ini menjadi ruang strategis untuk menajamkan rekomendasi agar benar-benar selaras dengan kebutuhan kebijakan dan program OPD,” ungkapnya.
Dalam proses tersebut, Litbang Bappeda berperan sebagai fasilitator lintas OPD, memastikan hasil kajian akademik dapat diterjemahkan secara aplikatif dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan daerah.
“Kami menjembatani hasil kajian akademik dengan kebutuhan perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan daerah,” tambah Ira.
Sepanjang periode kajian, Litbang Bappeda Kota Sukabumi telah memfasilitasi sejumlah studi strategis, di antaranya Kajian Warisan Budaya Takbenda (WBTb), Kajian Pola Distribusi Sembako, Kajian Pengembangan Wilayah, Kajian Respons Publik terhadap Tata Batas Kota, serta Kajian Pemetaan Potensi Penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
“Kajian-kajian ini kami susun untuk menjawab kebutuhan kebijakan yang konkret dan berbasis fakta,” tuturnya.
Rangkaian kajian tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Sukabumi dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan. Ira berharap hasil kajian dapat menjadi rujukan strategis bagi pimpinan daerah dan OPD dalam pengambilan keputusan pembangunan.
Selain fungsi kajian, Bidang Litbang Bappeda juga memiliki peran penting dalam penguatan inovasi daerah. Ira menjelaskan, Litbang bertindak sebagai fasilitator inovasi sekaligus administrator pelaporan inovasi daerah Kota Sukabumi.
“Peran ini kami jalankan untuk mendukung pencapaian Indeks Inovasi Daerah yang menjadi Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah dalam RPJMD 2025–2029,” ujarnya.
Dalam mendukung pengembangan inovasi, Litbang Bappeda memfasilitasi dua agenda utama, yakni Innovative Government Award (IGA) dan Kompetisi Inovasi Jawa Barat (KIJB). Strategi yang ditempuh meliputi pendataan awal inovasi, roadshow persiapan pelaporan, hingga bimbingan teknis intensif kepada OPD.
Upaya tersebut membuahkan hasil positif. Kota Sukabumi berhasil meraih predikat Kota Terinovatif pada ajang Innovative Government Award 2025 serta masuk Top 30 Kompetisi Inovasi Jawa Barat 2025.
Tak hanya itu, Litbang Bappeda juga berperan dalam penguatan Indeks Kota Toleran (IKT). Menurut Ira, IKT menjadi instrumen penting dalam mengukur komitmen pemerintah daerah terhadap kebebasan beragama dan pengelolaan keberagaman.
Berdasarkan data SETARA Institute, capaian Indeks Kota Toleran Kota Sukabumi menunjukkan tren positif, dengan peringkat ke-6 nasional pada 2022 dan kembali diraih pada 2024.
“Capaian ini mencerminkan konsistensi dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dari tahun ke tahun,” ujarnya.
Ira menegaskan, capaian tersebut tidak lepas dari sinergi lintas perangkat daerah serta peran Litbang Bappeda sebagai penguat kebijakan berbasis data.
“Kami terus berupaya menjadikan kajian dan data sebagai dasar utama dalam mewujudkan Kota Sukabumi yang inklusif, toleran, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Cr5)
