SUKABUMIKITA.ID — Pemerintah Kota Sukabumi menegaskan komitmennya dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah dengan memasang target ambisius Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026. Meski target PAD yang disepakati dalam rapat paripurna DPRD sebesar Rp535 miliar, Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki menegaskan keinginannya untuk mendorong capaian PAD hingga Rp650 miliar.
Penegasan tersebut disampaikan Ayep Zaki usai memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) Optimalisasi Peningkatan PAD, yang digelar di Oproom Setda Kota Sukabumi, Rabu (07/01/2026).
“Target PAD kita dalam rapat paripurna sebesar Rp535 miliar, tapi saya ingin kejar terus sampai Rp650 miliar di tahun 2026,” tegas Ayep Zaki.
Menurutnya, peningkatan PAD menjadi langkah strategis dan krusial di tengah tantangan fiskal ke depan, khususnya potensi berkurangnya transfer keuangan dari pemerintah pusat. Dengan PAD yang kuat, daerah dinilai akan lebih mandiri dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
Fokus Sektor Potensial dan Pembentukan Tim 10
Untuk merealisasikan target tersebut, Pemkot Sukabumi melakukan berbagai langkah konkret. Salah satunya melalui pembentukan Tim 10, yang beranggotakan para kepala perangkat daerah. Tim ini bertugas mengawal optimalisasi PAD dengan pendekatan pembinaan dan pengawasan terhadap sektor-sektor potensial.
Ayep Zaki menjelaskan, sektor perhotelan, rumah makan, dan wajib pajak besar menjadi fokus utama, mengingat kontribusinya yang signifikan terhadap pajak daerah, khususnya Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
“Pajak PBJT ini bukan uang milik pengusaha, melainkan uang titipan dari masyarakat yang menginap atau berbelanja. Uang titipan itu wajib diserahkan kepada pemerintah,” jelasnya.
Karena itu, Pemkot menegaskan komitmennya untuk menormalkan kepatuhan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan, tanpa keluar dari koridor hukum yang berlaku.
Pendekatan Pembinaan hingga Penegakan Hukum
Dalam pelaksanaannya, setiap tim dalam Tim 10 membawahi sekitar 29 wajib pajak atau lebih, yang ditargetkan dapat diselesaikan secara bertahap. Pemkot juga memperkuat sinergi lintas instansi, termasuk bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Sukabumi dalam pengawasan pajak, serta dengan Kejaksaan sebagai langkah lanjutan jika ditemukan wajib pajak yang tidak kooperatif.
“Sebelum menurunkan tim pengawas KPP, kita konsolidasi dulu. Mudah-mudahan semuanya tertib. Kalau tetap tidak kooperatif, akan saya laporkan ke kejaksaan,” tegas wali kota.
Meski demikian, Ayep Zaki menekankan bahwa Tim 10 tidak semata-mata berfungsi sebagai pengawas. Pendekatan pembinaan, edukasi, dan sosialisasi tetap menjadi prioritas, terutama bagi wajib pajak yang belum memiliki sistem pengelolaan usaha dan pajak yang baik.
PAD untuk Kesejahteraan dan Pengentasan Kemiskinan
Lebih jauh, Ayep Zaki menegaskan bahwa peningkatan PAD bukan semata-mata persoalan angka, tetapi berkaitan langsung dengan tanggung jawab sosial pemerintah daerah. Ia menyebutkan, sekitar 65 ribu warga Kota Sukabumi berada pada kategori Desil 1 dan 2, serta sekitar 160 ribu warga berada pada Desil 1 hingga 5.
“Mereka adalah keluarga besar kita yang memiliki hak hidup dan harus disantuni,” ungkapnya.
Dengan ruang fiskal yang lebih luas, Pemkot Sukabumi memiliki kemampuan lebih besar untuk membiayai program kesejahteraan sosial, pelayanan dasar, serta upaya pengentasan kemiskinan.
Dorong Kunjungan dan Perbaikan Infrastruktur
Sejalan dengan upaya peningkatan PAD, Pemkot juga akan terus mendorong pertumbuhan sektor jasa dan pariwisata melalui penyelenggaraan event, promosi kota, serta perbaikan fasilitas pendukung bagi pelaku usaha, termasuk trotoar dan infrastruktur lainnya.
“Semua permintaan itu akan kita layani karena uang ini adalah uang rakyat. Kita hanya menjalankan amanah,” ujarnya.
Target PAD hingga Rp650 miliar dinilai strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal, membiayai program prioritas, mengoptimalkan sektor unggulan, serta mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Sukabumi.
Menutup keterangannya, Ayep Zaki menegaskan pentingnya persatuan sebagai fondasi pembangunan daerah. “Ingat, apabila kita bersatu dan berdaulat, akan melahirkan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran,” pungkasnya. (Cr5)
