SUKABUMIKITA.ID – Provinsi Jawa Barat kembali menjadi sorotan nasional. Data menunjukkan provinsi ini mencatat jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) tertinggi di Indonesia pada Agustus 2025. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjelaskan fenomena ini terkait besarnya jumlah penduduk dan skala industri di wilayahnya.
“Jika satu persen industri terganggu, dampaknya pasti besar di Jawa Barat karena jumlah pekerja dan industrinya lebih banyak dibanding daerah lain,” ujar Dedi saat ditemui di Sabuga Bandung, Kamis (18/09/2025).
Dedi menambahkan, meski angka PHK terlihat tinggi, investasi di Jawa Barat mulai menunjukkan tren positif. Ia memprediksi pertumbuhan investasi akan berjalan optimal mulai Oktober 2025.
Selain itu, Gubernur mengumumkan rencana penerapan sistem penerimaan dan pelayanan tenaga kerja secara daring. Sistem online ini bertujuan mempermudah proses rekrutmen di seluruh kabupaten dan kota. “Tahun depan, karyawan di Subang dan Bekasi akan direkrut melalui sistem ini. Jadi meski ada yang berhenti, tetap ada ruang bagi pekerja baru,” jelas Dedi.
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah pekerja yang terkena PHK secara nasional pada Agustus 2025 tercatat 830 orang. Angka ini turun dibandingkan Juli 2025 yang mencapai 1.118 orang.
Dari total PHK, Jawa Barat menempati posisi teratas dengan 261 pekerja. Selanjutnya, Sumatera Selatan tercatat 113 pekerja, dan Kalimantan Timur 100 pekerja.
Gubernur Dedi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor industri, dan tenaga kerja untuk menekan angka PHK. Ia juga optimis program rekrutmen online akan mempercepat penyerapan tenaga kerja. Hal ini sekaligus menyesuaikan kebutuhan industri dengan ketersediaan pekerja terampil.
Dengan langkah-langkah tersebut, Pemprov Jawa Barat menargetkan penurunan angka PHK. Selain itu, pemerintah ingin meningkatkan daya saing provinsi di sektor industri dan ketenagakerjaan serta membuka peluang kerja baru bagi masyarakat. (Cr5)
Komentar