SUKABUMIKITA.ID – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (09/09/2025). Dikutip dari laman resmi Presiden RI, Rapat tersebut dihadiri sejumlah menteri untuk membahas program prioritas pemerintah sekaligus strategi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.
Hadir dalam rapat tersebut di antaranya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta jajaran menteri terkait lainnya.
Fokus Percepatan Ekonomi Nasional
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa salah satu pokok bahasan utama rapat adalah percepatan ekonomi agar tumbuh lebih cepat. Salah satu kebijakan yang diputuskan adalah penciptaan pelonggaran likuiditas.
“Beberapa menteri sudah setuju untuk menciptakan langkah-langkah supaya program pembangunan cepat dan sistem finansialnya tidak ketat, artinya bisa tumbuh lebih cepat, sektor swastanya juga. Kira-kira begitu,” ujar Purbaya usai rapat.
Ia menambahkan, terdapat kemungkinan penambahan stimulus untuk mendorong percepatan perekonomian, meskipun belum dijelaskan secara spesifik bentuk stimulus tersebut.
Menurutnya, ekonomi Indonesia masih jauh dari potensi optimal, sehingga langkah agresif untuk meningkatkan likuiditas tidak akan menimbulkan risiko inflasi yang berlebihan. Tercatat inflasi Indonesia pada Agustus 2025 berada di level 2,31% year on year. “Jadi masih jauh kalau kita bilang demand pull inflation akan terjadi,” jelas Purbaya.
Percepatan Program Prioritas Pangan
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa Presiden Prabowo meminta agar semua program prioritas dipercepat pelaksanaannya tanpa hambatan administratif. “Arahan beliau semua program harus dipercepat, tidak boleh ada hambatan dengan alasan kertas atau aturan,” kata Zulhas.
Dalam sektor pangan, pemerintah fokus pada dua agenda besar, yakni optimalisasi lahan yang sudah berproduksi serta pembangunan lahan baru di sejumlah daerah, termasuk Wanam Papua, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah.
Selain itu, pemerintah juga menargetkan pembangunan 20 ribu hektare tambak pada tahun ini melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, dari target total 70 ribu hektare. “Itu juga diminta dipercepat tahun ini, dan tahun depan harus bisa diselesaikan 20 ribu dulu,” tambah Zulhas. (Cr5)
Komentar