SUKABUMIKITA.ID – Wacana penghapusan Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) di Kota Sukabumi yang saat ini mulai berhembus, memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat.
Sejumlah Ketua RW menyampaikan keresahannya terhadap kabar tersebut, lantaran program ini dinilai telah banyak memberikan dampak positif bagi pembangunan di lingkungan masyarakat selama lebih dari satu dekade.
P2RW sendiri merupakan program unggulan Pemerintah Kota Sukabumi yang pertama kali diluncurkan pada masa kepemimpinan Wali Kota Mohammad Muraz dengan besaran dana awal sebesar Rp15 juta per RW setiap tahun.
Program ini kemudian dilanjutkan oleh Wali Kota Achmad Fahmi, yang menaikkan bantuan menjadi Rp25 juta, dan tetap dijalankan pada masa Penjabat Wali Kota Kusmana Hartadji dengan nominal yang sama.
Indah Puspita, Ketua RW di salah satu wilayah Kecamatan Cikole, berharap agar program tersebut tidak dihapus, melainkan ditingkatkan manfaatnya. Menurutnya, bantuan dari P2RW sangat dirasakan masyarakat dan mampu mendorong semangat gotong royong dalam pembangunan wilayah.
“Besaran P2RW tahun kemarin Rp25 juta untuk setiap RW. Kalau bisa, sekarang ditambah, bukan malah dihilangkan. Karena tidak semua program pembangunan pemerintah itu menjangkau wilayah kami,” ujar Indah kepada wartawan, Rabu (23/04/2025).
Indah juga menyoroti belum adanya kejelasan dari pihak kelurahan terkait kelanjutan program di tahun ini. Ia menyebut, hingga saat ini belum ada informasi resmi maupun pelaksanaan rembuk warga sebagaimana yang biasa dilakukan setiap tahunnya.
“Kabar dari kelurahan belum ada. Kami masih menunggu. Tahun ini tidak ada pengajuan baru, yang dipakai katanya usulan tahun 2024,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Indah menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P2RW sangat tinggi. Setiap tahun, sekitar 30 persen dari anggaran pembangunan yang direalisasikan berasal dari swadaya warga.
“Selain uang stimulan dari Pemkot, warga juga berkontribusi besar dalam bentuk gotong royong. Ini memperkuat kebersamaan dan mempercepat pembangunan wilayah,” tegasnya.
Senada dengan Indah, Ketua RW lainnya, Jukardi Jayaniti dari Kecamatan Cikole, juga menyampaikan kekhawatiran serupa. Ia berharap agar program P2RW tetap dilanjutkan, karena selama ini menjadi salah satu tumpuan pembangunan tingkat RW yang terstruktur dan nyata.
“Harapannya tetap dilanjutkan, karena program LPM saja sekarang tidak jelas. P2RW selama ini justru bisa memberdayakan LPM dan membangun wilayah,” jelas Jukardi.
Ia menambahkan, kabar tentang penghapusan P2RW pertama kali didapatnya langsung dari Wali Kota Sukabumi dalam sebuah acara. Disebutkan bahwa P2RW akan digantikan dengan skema bantuan baru berupa dana Rp10 juta per RT, namun petunjuk teknis (juklak dan juknis) terkait program pengganti itu belum jelas.
“Kami para Ketua RW belum tahu seperti apa mekanisme dan aturannya. Informasi dari Pak Ayep (Wali Kota) memang P2RW akan digantikan, tapi belum ada sosialisasi detail,” tambahnya.
Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian di kalangan pengurus RW, mengingat selama ini P2RW telah menjadi program yang diandalkan masyarakat untuk memperbaiki infrastruktur, meningkatkan fasilitas umum, serta mempererat kebersamaan di lingkungan.
Warga berharap Pemerintah Kota Sukabumi mempertimbangkan ulang wacana penghapusan program ini, mengingat kebermanfaatan yang telah terbukti dan dirasakan langsung oleh masyarakat hingga ke tingkat paling bawah. (Cr5)
Post Views: 5,883
