SUKABUMIKITA.ID – Penjabat Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, menegaskan pentingnya efisiensi anggaran daerah demi memastikan belanja pemerintah selaras dengan prioritas nasional. Hal ini disampaikan dalam Entry Meeting Pengawasan Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2025 yang digelar oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat, Rabu (12/2).
Acara yang berlangsung di Aula Edelweis, Kantor Perwakilan BPKP Jabar, dihadiri oleh kepala daerah se-Jawa Barat. Forum ini merupakan bagian dari implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam APBN dan APBD serta Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 terkait pengawasan keuangan daerah.
Belanja Daerah Harus Efektif dan Sesuai Prioritas
Dalam kesempatan tersebut, Kusmana Hartadji menekankan bahwa Pemerintah Kota Sukabumi berkomitmen untuk menyesuaikan postur APBD sesuai dengan kebijakan efisiensi anggaran yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
“Kita harus memastikan bahwa alokasi anggaran benar-benar sesuai dengan sasaran utama, seperti pengentasan kemiskinan, pengendalian inflasi, dan ketahanan pangan. Jangan sampai ada anggaran yang tidak sejalan dengan prioritas ini,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa meskipun perubahan anggaran baru akan dilakukan pada Agustus 2025, sejak sekarang pemerintah daerah harus mulai menyesuaikan alokasi belanja agar tidak melenceng dari kebijakan efisiensi.
BPKP Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas
Dalam forum tersebut, BPKP mengingatkan bahwa belanja daerah harus lebih transparan dan akuntabel untuk menghadapi tantangan ekonomi dan pembangunan di tahun 2025. Pemerintah daerah diminta lebih selektif dalam menentukan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD.
“Ada beberapa hal yang sebaiknya ditunda jika tidak berkontribusi langsung terhadap prioritas pembangunan. Ini penting agar belanja pemerintah lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Kusmana.
Selain itu, ia juga menyebut bahwa BPKP mencatat masih ada daerah yang mengalokasikan anggaran tidak mencerminkan efisiensi sebagaimana diarahkan Presiden. Oleh karena itu, Pemkot Sukabumi akan mengevaluasi kembali struktur APBD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Inspektorat, dan BPKAD.
Langkah Strategis Pemkot Sukabumi
Sebagai bentuk komitmen, Kusmana menyatakan bahwa pihaknya akan memastikan setiap program dan proyek yang didanai APBD harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, anggaran yang tersedia dapat digunakan secara maksimal dan memberikan hasil optimal bagi pembangunan daerah.
“Ini bukan hanya soal menyesuaikan anggaran, tetapi juga memastikan efektivitasnya. Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat nyata,” pungkasnya.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Pemkot Sukabumi dapat meningkatkan efisiensi anggaran sekaligus memperkuat pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan kebijakan nasional. (Cr5)
