SUKABUMIKITA.ID – Sejumlah Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kota Sukabumi menyampaikan keluhan terkait keterlambatan pencairan insentif bulanan yang biasanya dibayarkan secara triwulanan oleh Pemerintah Kota Sukabumi. Hingga memasuki bulan April 2025, insentif yang seharusnya sudah diterima sejak triwulan pertama tahun ini belum juga cair.
“Biasanya memang diberikan per triwulan, tapi sekarang belum ada pencairan insentif sejak awal tahun 2025,” ungkap seorang Ketua RW di wilayah Kecamatan Cikole yang enggan disebutkan namanya, Senin (07/04/2025).
Kondisi ini mengejutkan banyak Ketua RT dan RW, sebab pencairan insentif sebelumnya selalu dilakukan rutin antara tanggal 20 hingga 22 setiap triwulan. Keterlambatan kali ini disebut sebagai yang pertama kali terjadi hingga melewati bulan pencairan.
Tak hanya soal keterlambatan, para Ketua RT dan RW juga mempertanyakan realisasi janji kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi mengenai kenaikan insentif hingga 100 persen.
“Janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi itu, akan ada kenaikan insentif Ketua RT dan RW. Tapi berdasarkan informasi dari kelurahan, insentif Januari dan Februari masih menggunakan nominal lama. Baru insentif bulan Maret yang kabarnya akan naik,” lanjut Ketua RW tersebut.
Seorang Ketua RT dari wilayah yang sama juga mengaku kecewa karena belum ada kepastian dari pemerintah kota. Bahkan, ia menyebutkan insentif terakhir diterima pada akhir tahun 2024.
“Sekarang sudah April, belum ada kejelasan soal pencairan, apalagi soal kenaikan yang dijanjikan,” ujarnya.
Sebagai informasi, insentif untuk Ketua RT sebelumnya diberikan sebesar Rp250 ribu per bulan, dan dijanjikan naik menjadi Rp500 ribu. Sementara Ketua RW awalnya menerima Rp350 ribu, yang direncanakan naik menjadi Rp700 ribu per bulan mulai Maret 2025.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kota Sukabumi mengenai alasan keterlambatan pencairan insentif maupun kepastian kenaikan nominal yang dijanjikan.
Masyarakat dan para Ketua RT serta RW berharap, pemerintah segera memberikan klarifikasi dan kepastian waktu pencairan, serta menunjukkan komitmen terhadap janji-janji politik yang telah disampaikan. (Cr5)
