SUKABUMIKITA.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) turut terkena dampak efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah. Lembaga ini memangkas anggarannya hingga Rp 200,2 miliar sebagai bagian dari upaya penghematan yang diinstruksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa efisiensi ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Kementerian Keuangan.
“Ya, ada pertemuan dengan Mensesneg dan Kementerian Keuangan. Hasilnya, kita melakukan efisiensi sebesar 0,2845 persen atau sekitar Rp 200,2 miliar,” ujar Dadan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/02/2025) malam.
Menurutnya, salah satu bentuk efisiensi yang dilakukan adalah menunda pengadaan lahan baru. Presiden Prabowo menyarankan agar BGN tidak membeli lahan sendiri, melainkan memanfaatkan aset milik pemerintah daerah atau kementerian lain.
“Setelah Pak Presiden sidak, kami sampaikan bahwa ada kebutuhan pengadaan lahan. Tapi beliau menyarankan agar tidak perlu membeli, cukup meminjam dari Pemda atau instansi lain, sehingga anggarannya bisa dialihkan ke kebutuhan lain,” jelasnya.
Anggaran BGN Tetap Rp 71 Triliun, Ada Pergeseran Prioritas
Sebelumnya, Komisi IX DPR RI telah menyetujui anggaran untuk Badan Gizi Nasional sebesar Rp 71 triliun pada 2025. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menjelaskan bahwa meskipun ada pergeseran penggunaan anggaran, jumlah totalnya tetap sama.
“Pergeseran ini tidak bisa dilakukan tanpa persetujuan DPR. Meskipun sedang masa reses, kami tetap menggelar rapat karena keputusan ini penting,” ujarnya pada Senin (06/01/2025).
Ia menambahkan bahwa anggaran dari sektor dukungan manajemen dikurangi dan dialihkan ke program prioritas yang lebih mendesak.
“Tetap Rp 71 triliun, hanya saja ada penyesuaian anggaran untuk memastikan efektivitas penggunaan dana,” kata Nihayatul.
Dengan adanya efisiensi ini, diharapkan alokasi anggaran dapat lebih tepat sasaran, terutama dalam mendukung program gizi nasional yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. (Cr5)
